.jpg)
Nama selebritas Lucinta Luna kembali menjadi sorotan publik setelah berbagai kontroversi terkait kehidupan pribadi, identitas, hingga riwayat perkara hukumnya kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Perhatian masyarakat terhadap figur publik tersebut meningkat seiring munculnya berbagai unggahan, pernyataan, dan perubahan penampilan yang memicu beragam reaksi di ruang digital.
Fenomena tersebut kembali memunculkan perdebatan panjang di tengah masyarakat, terutama terkait batas antara kehidupan pribadi figur publik, konsumsi media sosial, serta perspektif hukum terhadap seseorang yang pernah terlibat dalam perkara pidana. Tidak sedikit warganet yang kembali mengaitkan nama Lucinta Luna dengan kasus narkotika yang pernah menjeratnya beberapa waktu lalu dan sempat menjadi perhatian nasional.
Di sisi lain, dinamika media sosial yang berkembang sangat cepat membuat diskusi mengenai figur publik sering kali meluas ke ranah pribadi dan identitas individu. Situasi tersebut dinilai dapat memunculkan penghakiman sosial yang berlebihan dan berpotensi mengaburkan substansi hukum yang sebenarnya.
Menanggapi hal itu, Advokat dan Konsultan Hukum Andi Akbar Muzfa, SH menegaskan bahwa dalam negara hukum, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan latar belakang pribadi, identitas, maupun status sosial seseorang.
“Penegakan hukum harus tetap berdiri di atas prinsip objektivitas dan keadilan. Kontroversi personal ataupun opini publik yang berkembang di media sosial tidak boleh mengaburkan substansi hukum dari suatu perkara,” ujar Andi Akbar Muzfa, SH dalam keterangannya.
Ia menjelaskan bahwa dalam perkara yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, pendekatan hukum tetap harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam proses penanganannya, aparat penegak hukum akan melihat secara spesifik posisi seseorang dalam perkara, apakah sebagai pengguna, penyimpan, perantara, maupun bagian dari jaringan peredaran narkotika.
Menurut Andi Akbar Muzfa, perkara yang melibatkan figur publik sering kali memiliki tekanan sosial yang lebih besar dibandingkan perkara pada umumnya. Hal itu disebabkan tingginya perhatian masyarakat serta derasnya arus informasi di media sosial yang dapat membentuk opini secara cepat sebelum proses hukum berjalan secara utuh.
“Dalam banyak kasus yang melibatkan publik figur, masyarakat terkadang tidak hanya menyoroti aspek hukumnya, tetapi juga masuk terlalu jauh ke ranah kehidupan pribadi. Padahal hukum pidana seharusnya fokus pada perbuatan, alat bukti, dan proses pembuktian, bukan pada identitas personal seseorang,” jelasnya.
Ia menilai fenomena penghakiman sosial atau social judgment di ruang digital saat ini semakin meningkat, terutama terhadap tokoh publik yang kehidupan pribadinya mudah menjadi konsumsi masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut perlu disikapi secara bijak agar tidak berkembang menjadi persekusi digital maupun tindakan yang melanggar hak asasi seseorang.
Andi Akbar Muzfa juga menyoroti pentingnya etika dalam penggunaan media sosial, baik oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang ikut membentuk opini publik. Ia menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tetap harus disertai tanggung jawab moral dan penghormatan terhadap martabat manusia.
“Media sosial seharusnya menjadi ruang diskusi yang sehat. Kritik tentu merupakan bagian dari kebebasan berekspresi, tetapi jangan sampai berubah menjadi penghinaan, perundungan digital, atau penghakiman tanpa batas terhadap seseorang,” katanya.
Menurutnya, perkembangan era digital membuat kehidupan figur publik semakin sulit dipisahkan dari konsumsi publik. Hampir setiap aktivitas pribadi dapat dengan cepat menjadi viral dan memicu perdebatan luas, bahkan sering kali keluar dari konteks hukum yang sebenarnya.
Ia menambahkan bahwa setiap orang, termasuk figur publik, tetap memiliki hak atas perlindungan hukum serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan prinsip hak asasi manusia.
“Perbedaan identitas, pilihan hidup, maupun kontroversi personal tidak boleh dijadikan alasan untuk menghilangkan hak seseorang sebagai warga negara di hadapan hukum. Semua pihak tetap memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil,” tegasnya.
Lebih lanjut, Andi Akbar Muzfa menilai masyarakat perlu lebih dewasa dalam memisahkan antara persoalan hukum, kehidupan pribadi, dan opini sosial yang berkembang di internet. Ia mengingatkan bahwa proses hukum tidak boleh dibangun berdasarkan tekanan viralitas atau sentimen publik semata.
“Negara hukum tidak dibangun di atas kebencian, sensasi, ataupun tekanan media sosial. Penegakan hukum harus tetap berpijak pada prinsip keadilan, objektivitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia,” tutup Andi Akbar Muzfa, SH. (Aprilia,02/04)
.jpg)